Begini Repotnya Dampak Hukum Nikah Siri

ilustrasi net

METROTANGSEL.COM – Meskipun sah dimata agama Islam, nikah siri tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.

Seorang wanita muda berparas cantik, sebut saja Bunga, mengalami situasi percintaan yang rumit.  Seperti tak ada pilihan lain, ia akhirnya berani memutuskan untuk menikah siri.

Baginya, yang terpenting pernikahannya sah secara agama dan suaminya mau bertanggung jawab secara ekonomi.

Namun, setelah melahirkan anak pertama, Bunga baru tersadar, ternyata banyak konsekuensi hukum yang harus dihadapinya lantaran status pernikahannya tak diakui oleh negara.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Namun, dalam ayat selanjutnya UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan.

Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, dan bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.

Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Situasi tersebut tentu memunculkan dampak hukum lain menyangkut status anak dari pernikahan siri.

Dalam sebuah artikel yang dikutip dari klinik hukumonline, diungkapkan bahwa jika merujuk Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here