IPH Tangsel Berharap DPRD Segera Sahkan Perda Pelayanan Haji     

foto ilstrasi : meredeka.com

METROTANGSEL.COM, Serpong – Draf akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelayanan Haji diharapkan segera disahkan menjadi Perda tahun 2018 ini.

Karena dari perda tersebut diharapkan pada kegiatan pelayanan, pembinaan, perlindungan serta pengelolaan haji semakin baik dan optimal.

Demikian disampaikan sekretaris umum Ikatan Persaudaraan Haji (IPH) Kota Tangsel, Abdul Rojak saat menghadiri acara “Diskusi Publik dan Pelantikan Ikatan Persaudaraan Haji Kota Tangsel” di kawasan Serpong, Selasa (9/1/2018).

“Keinginan kami Raperda haji tahun ini (2018) sudan bisa disahkan menjadi Perda. Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai payung hukum untuk kegiatan pelayanan haji di Tangsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, mengaku dirinya sangat menyambut baik jika Raperda tentang pelayanan haji di Kota Tangsel bisa disahkan tahun ini.

Karena Selma ini, pemkot tanya mengacu pada dasar penyelenggaraan haji yang telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 serta UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Setiap tahun kami dari lembaga eksekutif sudah rutin membuat program fasilitasi bagi rombongan jamaah haji asal kelompok terbang Kota Tangsel,” katanya

Dijelaskannya, melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Tangsel, setiap tahun dialokasikan dana bantuan sekitar Rp,700 juta.

Dana yang bersumber dari APBD itu untuk mengantar rombongan jamaah haji menuju pemondokan haji hingga ke Bandara Udara.

Begitupun sebaliknya, saat arus balik musim haji dijemput menggunakan armada transportasi angkutan bus.

Bahkan, pemkot Tangsel telah menugaskan dokter dan tenaga medis. Mereka ditugaskqn untuk memonitoring kesehatan setiap jamaah selama berada di Tanah Suci.

“Fasilitasi bagi rombongan jamaah haji ini merupakan langkah konkret. Demi kelancaran bagi warga di Tangsel selama menunaikan ibadah ritual rukun Islam kelima. Dan setiap tahun kami juga terus melakukan evaluasi terkait sistem pelayanan yang sudah kami berikan,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, proses penetapan Raperda pelayanan haji menjadi Perda sudah berjalan hampir tiga tahun. Terhitung sejak naskah akademik Raperda tersebut diserahkan ke DPRD sejak tahun 2015.    (hdr/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here