Melawan Kotak Kosong, Anomali Politik di Pesta Demokrasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menutup pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlaga serentak di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.

Tercatat sebanyak 13 daerah memiliki pasangan calon (paslon) tunggal dalam Pilkada 2018 yang siap melawan kotak kosong.

Jumlah itu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, tercatat ada 9 daerah yang cuma diikuti oleh paslon tunggal.

Dari sembilan daerah yang memiliki paslon tunggal tersebut, delapan di antaranya adalah paslon petahana.

Mereka bertarung melawan kotak kosong untuk merebut suara rakyat. Hasilnya, mereka semua menang dengan mudah. Kandidat hanya butuh 50 persen dari suara sah untuk meraih kemenangan.

Melawan kotak kosong, bagi para “pemain” politik, dijadikan strategi baru paling ampuh yang digunakan pada kontestansi pilkada untuk meraih kursi kepala daerah. Karena dianggap tidak ada peraturan yang dilanggar.

Istilah borong partai politik (parpol) pengusung, pun menjadi target utama paslon dalam strategi berpolitik di ajang pilkada.

Dan bukan lagi hanya sekedar “kendaraan” untuk berkontestasi, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan.

Tapi dilain sisi, ada yang menilai parpol gagal berfungsi dalam pengkaderan. Karena parpol cenderung mengambil sikap“cari aman”lantaran takut kalah di arena pilkada.

Ada juga yang berpendapat bahwa fenomena kotak kosong sebagai anomali dan tidak perlu difasilitasi keberadaannya dalam perpolitikan Indonesia. Karena hal itu tidak dikenal dalam teori demokrasi dan teori kompetisi.

Apapun penilainnya, peristiwa ini adalah sebuah fenomena politik yang perlu segera  disikapi.

Apakah kotak kosong, borong partai atau sapu bersih memang menjadi strategi politik baru yang jitu. Atau malah sebuah kemunduran berdemokrasi di dalam ajang kontestasi pilkada. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here