Mahasiswa dan Wartawan Sama-sama Menolak UU MD3

METROTANGSEL.COM, Serpong – Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pamulang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (1/3/2018).

Dalam orasinya, mahasiswa menolak disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Para mahasiswa menilai undang-undang tersebut tidak relevan dengan asas demokrasi yang berlangsung saat ini.

Usai menggelar orasi, mahasiwa kemudian memasuki gedung DPRD Kota Tangsel dan ditemui oleh empat pimpinan DPRD diruang rapat paripurna.

Dihadapan pimpinan DPRD Kota Tangsel, koordinator aksi PPMI Pamulang, Afif Bachtiar mengatakan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU MD3 yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan dapat mengkriminalisasi hak berpendapat bagi warga.

“Jadi kami secara tegas menolak pasal-pasal yang bertetangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3, pada revisi itu terdapat beberapa pasal yaitu pasal 173, 122 huruf k, dan pasal 245 yang jelas mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat,” ungkapnya.

Afif sebutkan, disahkannya revisi UU MD3 berpotensi menjadikan wakil rakyat kebal hukum. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menolak undang-undang tersebut.

“Kami mengecam keras tindakan DPR yang diktator dan otoriter. DPR seenaknya sendiri merevisi UU MD3 untuk keuntungan mereka sendiri, hal itu jelas terlihat ada beberapa pasal dalam revisi UU MD3 yaitu pasal mengenai kewenangan DPR mempidanakan para pengkritik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel Moch. Ramlie mengatakan, pihaknya tidak berwenang menolak UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR RI.

Wartawan Juga Menolak Undang-Undang MD3

Selain mahasiswa, aksi penolakan juga disampaikan 146 insan pers se-Indonesia dihadapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr Anwar Usman SH MH.

Aksi penolakan tersebut disampaikan saat sesi penutupan sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi wartawan media massa cetak, TV, radio, dan online se-Indonesia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor, Kamis (1/2/2018).

“Kami menolak pemberlakuan UU MD3 sebab dipahami mengekang kemerdekaan pers,” kata perwakilan insan pers peserta sosialisasi Fernandus Yusi Adam saat membacakan sikapnya.

Dalam pernyataannya, insan pers Indonesia juga mendorong seluruh pihak agar menghormati kemerdekaan pers sebab dalam studi kasus selama pelatihan terdapat beberapa UU yang dapat mengekang kinerja pers.

“Ada beberapa UU yang krusial untuk direvisi yang dianggap mengekang kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dewan Pers secara kelembagaan juga telah menyatakan sikap menolak revisi Undang-undang MD3.

Dewan Pers menilai revisi UU MD3 ini membuat blunder terhadap kerja kalangan pers dan lebih kejam dari era kolonial.

“Saat ini kerja kalangan pers dibayang-bayangi dengan hadirnya revisi UU MD3,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhari.

Dikatakan, UU MD3 Kalangan DPR RI berusaha membatasi ruang gerak pers untuk melakukan kontrol sosial.

Untuk itu Dewan Pers secara tegas menyatakan sikap menolak UU tersebut karena lebih kejam dari era kolonial.

“Pers jangan dijadikan pesakitan tetapi harus diberi ruang kritik bukan dibatasi,” tegasnya.

146 insan pers se-Indonesia saat menyampaikan penolakan UU MD3 di hadapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr Anwar Usman SH MH, di Cisarua, Bogor. Kamis (1/3/2018)

Sementara itu, Wakil ketua MKRI Dr Anwar Usman SH MH yang menerima pernyataan sikap insan pers mengaku belum bisa memberikan komentar.

Menurutnya, meskipun UU MD3 ini belum ditanda tangani presiden tapi sudah ada ada 3 permohonan judicial review. “Tetapi terlepas ditanda tangan atau tidak, 30 hari berlaku,” katanya.

Anwar mengapresiasi peserta sosialisasi dari kalangan wartawan yang sudah sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan demi meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. (abi/hdr/asn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here