Monopoli Profesi Di Ruang RUU Praktik Pekerjaan Sosial

METROTANGSEL.COM – Pendidikan tinggi sejatinya tidak membuat kapling/mengklaim bahwa profesinya berdiri tunggal.

Apalagi terkait pekerjaan sosial, banyak unsur yang terlibat dalam pekerjaan sosial, baik dalam ranah voluntarism (kerelawanan) maupun profesional.

Pekerja sosial profesional memiliki bangunan teori, metode, nilai maupun praktik yang bersumber dari Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dan ilmu kesejahteraan sosial ini beririsan dengan bangunan keilmuan, metode, praktik ilmu2 lainnya seperti pengembangan masyarakat, pembangunan sosial dan bisa jadi dengan Pendidikan Luar sekolah yang juga concern pada pengembangan masyarakat.

Perlindungan terhadap profesi maupun pengguna merupakan keharusan, dan inilah yang membedakan kegiatan pekerja sosial profesional dengan kegiatan voluntarism.

Profesionalitas merupakan sebuah pengakuan, namun jangan sampai pengakuan ini menjadikan satu profesi seolah menjadi eksklusif dan menafikan keberadaan profesi lainnya untuk bidang garapan yang sama.

Sebagai alumni sarjana pendidikan Ilmu Kesejahtreraan Sosial, dan yang saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu kesejahteraan sosial, saya justru melihat bahwa profesi pekerja sosial profesional mutlak harus bisa bersinergi dengan keilmuan lain.

Agar upaya penanganan masalah sosial baik dalam lingkup rehabilitatif, disfungsi sosial, bahkan pemberdayaan atau dari ranah mikro hingga makro bisa ditangani secara komperhensif dengan melibatkan berbagai  disiplin ilmu.

Kelemahan krusial RUU praktik pekerjaan sosial adalah mengukuhkan hak eksklusif dalam mengurus isu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial dan perlindungan sosial (pasal 4) sebagai bagian dari praktik pekerjaan sosial.

Dengan menafikan peran dan kontribusi pihak lain, seperti jurusan lain di luar ilmu kesejahteraan sosial dan institusi masyarakat sipil yang terlebih dahulu sudah memiliki tradisi dan pengalaman yang panjang dalam melakukan pelayanan sosial dan memberdayakan hak2 masyarakat (Pasal 7, 9, 13).

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang telah lulus uji kompetensi pekerja sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dengan syarat lulus dari S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Buat alumni S1 ilmu kesos, RUU ini jelas memberikan pengakuan/ perlindungan terhadap profesinya. Namun bagaimana dengan disiplin ilmu lain yang sebenarnya menggarap bidang yang sama.

Formalisasi pekerja sosial dari sudut ilmu kesejahteraan sosial, memonopoli profesi pekerjaan sosial seolah-olah sebagai satu-satunya disiplin ilmu yang melakukan pekerjaan sosial.

Padahal terdapat keilmuan lain yang juga melakukan hal yang sama seperti program studi pengembangan masyarakat, pembangunan sosial dan pendidikan luar sekolah. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here