Pertama di Banten, Kejari Jadi Pendamping Hukum Kemenag Tangsel

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menyaksikan Kajari Tangsel, Bima Suprayoga (Tengah) bersama Kemenag Tangsel H. Abdul Rojak yang sedang memperlihatkan dokumen kerjasama anatara kedua belah pihak kepada awak media. Foto : Lani/metrotangsel.com

METROTANGSEL.COM, Serpong – Kantor Kementrian Agama Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan terobosan dengan melakukan Momerandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel, Kamis (31/5/2018).

Penandatangan MoU tersebut disaksikan juga oleh Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, Wakapolres Tangsel, Kompol Bachtiar Alponso, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel serta jajaran dari Kejari Tangsel.

Kepala Kemenag Tangsel, H. Abdul Rojak mengatakan, bahwa dengan adanya MoU ini diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada Kemenag mengenai kasus penangan Perdata.

“Kerjasama untuk penangan perdata dan tata usaha negara ini merupakan yang pertama di Provinsi Banten, baru Kemenag Tangsel yang mengadakan MoU dengan Kejari Tangsel. Alasannya, karena sering sekali aset tanah kemetrian agama digugat seperti tanah wakaf di Pondok Benda. Kami sangat butuh pendampingan dari Kejari Tangsel,” jelasnya..

Kajari Tangsel, Bima Suprayoga mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan Kejari. Dalam kerjasama ini, menurutnya, fungsi Kejari lebih bisa dimaksimalkam.

“Kami mendampingi perdata dan tata usaha negara, jadi peran kejaksaan sangat luas. Kami sangat menghargai diberikan kepercayaan ini. Masyarakat juga bisa kerjasama, walau hanya sebatas konsultasi dan datang ke kantor Kejari Tangsel, sehingga fungsi Kejari dapat dimaksimalkan,” ungkapnya.

Lanjut Bima, bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan secara bersama dan jangan menunggu ada masalah, tetapi memcegahnya.

“Jangan menunggu ada masalah. Peran kami selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak lepas dari fungsi keperdataan. Jaksa perdata mempunyai nilai lebih dan kita siapkan personil yang mumpuni. Tetapi bisa maksimal dengan data dan biaya sebagai pendukung. Kita selesaikan permasalahan hukum, bersama kita bisa,” tegas Bima.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany berharap, semoga kerjasama ini dapat menjadi berkah dan dengan JPN bisa diikuti, karena kita negara hukum maka harus berupaya menyadarkan masyarakat bahwa tidak begitu mudah menyelesaikan persoalan ekonomi yang justru digugat kembali oleh asli waris.

“Saya berpesan, wakaf harus dibuatkan IMB agar tertib administrasi dan agar terhindar dari persoalan lainnya. Karena persoalan perdata harus melalui pembuktian formil,” imbuhnya. (lni/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here