Buntut Kisruh PPDB, Komisi lV Dorong Pembangunan Gedung SMP Baru

METROTANGSEL.COM, Serpong – Kisruh penerimaan siswa baru ditingkat sekolah lanjutan pertama di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa waktu lalu, diyakini lantaran masih kurangnya infrastruktur terutama persoalan gedung.

Sebab persoalan Gedung SMP Negeri yang masih minim ini, menjadi salah satu pemicu kekisruhan seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan pada tahun-tahun berikutnya pun akan kembali terulang.

Atas kondisi tersebut, Komisi lV DPRD Kota Tangsel mendorong adanya penambahan gedung baru untuk SMP Negeri di wilayah kelurahan-kelurahan di Kota Tangsel.

Terlebih sejak diberlakukannya sistim zonasi wilayah yang membuat siswa kesulitan mendapatkan akses ke SMP Negeri.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangsel Sukarya mengungkapkan, sebaran gedung sekolah SMP yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD tahun ini yang mencapai 24.000 orang, sedangkan kuota untuk SMP hanya 5.400.

“Dengan kurangnya jumlah SMP dan ada aturan zonasi, kami anggap perlu penambahan sekolah SMP di kelurahan yang memang tidak memiliki sekolah SMP negeri. Ini merupakan solusi untuk mengatasi persoalan PPDB yang terjadi kemarin,” katanya di Serpong, Rabu (18/7/2018).

Sukarya jelaskan, banyaknya siswa yang memiliki nilai tinggi untuk masuk SMPN, fokus pada tujuan awal siswa untuk melanjutkan ke sekolah tesebut.

Seperti d Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Sukarya mencontohkan, diwilayah tersebut tidak ada SMP Negeri. Padahal, Sukarya bilang, jumlah penduduk dan lulusan SD di kelurahan itu cukup banyak.

“Ada beberapa kelurahan yang kurang sekolah negeri, contohnya kelurahan Bambu Apus. Di sana banyak juga jumlah lulusan SD, tapi tidak ada SMP negeri di kelurahan itu. Ini yang jadi kendala kita,” ungkapnya.

Soal pembangunan gedung SMPN baru, Sukarya mengatakan, pihaknya akan mengusulkan pada anggaran murni tahun 2019 mendatang. Ia pun meminta pihak lingkungan setempat untuk mencarikan lahan yang dinilai cukup proporsional untuk pembangunan gedung sekolah.

“Bisa juga fasilitas umum atau fasilitas sosial. Tentunya kami juga meminta persetujuan dari warga setempat,” terangnya.

Soal usulan pembangunan gedung SMPN di wilayah Bambu Apus, Pamulang, juga ditanggapi serius Anggota Komisi lV lainnya, Asropi Setiawan.

Ia bilang, untuk pembangunan gedung baru SMPN diwilayah itu bukan tidak mungkin bisa dilakukan mengingat saat ini diwilayah tersebut terdapat lahan cukup luas yang bisa dibangun untuk gedung sekolah.

“Untuk di Bambu Apus, ada lahan yang bisa dibangun sekolah, kami sudah melihatnya dan itu cukup luas. Warga setempat juga sudah mengusulkan. Karena banyak siswa dari wilayah Bambu Apus yang tidak diterima di negeri karena terkendala zonasi,” tandasnya. (hdr/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here