Dokumen LKPJ Wali Kota TA 2018 Setebal 320 Halaman Masuk Tahap Finalisasi Data

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, H. Benyamin Davnie

METROTANGSEL.COM, Serpong – Penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 sudah masuk tahap finalisasi data.

Pembahasan finalisasi data LKPJ itu dipimpin langsung Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan dilaksanakan bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat se-Tangsel, di Grand Zuri Bsd. Senin (18/3/2019).

“Alhamdulillah sudah tersusun dokumen LKPJ ini, dan diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di segala sektor pembangunan selama tahun 2018,”ungkap Benyamin.

Selain itu, lanjutnya, LKPJ ini akan menjadi sumber data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah kota Tangsel selama satu tahun, sebagai instrument perencanaan program dan kegiatan untuk masa berikutnya.

Dirinya juga menjelaskan, kebijakan daerah di tahun 2018 tidak lepas dari visi dan misi yang terumus dalam RPJMD Tangsel dan RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas daerah dalam upaya percepatan perwujudan program pembangunan.

“Prioritas daerah ini sangat penting bagi OPD untuk dilaksanakan secara berkelanjutan terarah dan terukur,”ungkap Benyamin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mochammad Taher Rochmadi, menjelaskan, berbagai keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Tangsel bisa terwujud berkat kerjasama yang baik antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat.

“Semua dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari masyarakat dengan sinergitas bersama pemerintah daerah dalam membangun Tangsel lebih baik,”jelasnya.

Laporan keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tangsel tahun anggaran 2018 merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan LKPJ.

Hal tersebut sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007. LKPJ Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. (jpn/rls/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here