Ini Kata Pengamat Terkait Anjloknya Suara Partai di Pileg 2019

METROTANGSEL.COM, Serpong – Sejumlah pengamat politik menilai, sistem pemilu serentak justru berdampak negatif terhadap pemilihan legislatif (pileg). Pemilu serentak menjadikan pileg tenggelam karena pilpres.

Direktur Executif Konsep Indonesia Very Muchlis Arifuzzaman dengan tegas mengatakan bahwa, pemilu serentak menjadikan pemilih tidak fokus pada calon anggota legistlatif. “Ini konsekwensi dari pemilu serentak ini,” kata Very yang saat ini tengah umroh.

Lanjut dia, denyut pileg itu jauh kalah dengan denyut pilpres. Bukan saja atensi, partisipasi masyarakat pemilih, tetapi partai dan caleg-caleg juga seperti tenggelam, tergerus oleh arus besar yang namanya pilpres ini.

Para caleg juga terkesan bimbang antara mengampanyekan dirinya dan mengampanyekan capres-cawapres yang diusung.

“Karena kalau dia mengampanyekan capresnya, misalnya yang berbeda dengan pilihan dominan masyarakat di situ, ini bisa berimbas juga. Jangan-jangan saya kampanyein capres, kursi legislatif saya hilang,” katanya.

Peneliti politik Perludem, Heroik M. Pratama, lebih menyoroti tujuan pemilu serentak. Pratama menuturkan pemilu serentak digelar dengan tujuan efektivitas pemerintahan. Namun, tak bisa dimungkiri, gaung Pilpres jauh lebih terdengar dibandingkan Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Kita lihat, meskipun putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 14 itu bagaimana desain pemilu serentaknya. Ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, soal efisiensi tadi, meskipun politik butuh anggaran, tapi postur anggaran pemilu dibiayai penyelenggara. Esensi utama pemilu serentak untuk efektivitas pemerintahan,” papar Pratam

Hasil survei lembaga riset dan konsultan politik, Charta Politika, membuktikannya jauh sebelum pelaksanaan hajatan demokrasi ini berlangsung.

Sekitar 72,3 persen pemilih yang mengikuti survei menyatakan bakal mendahulukan mencoblos pasangan capres dan cawapres saat masuk ke bilik suara, baru kemudian memikirkan siapa calon anggota legislatif yang akan mereka pilih.

“Kami kumpulkan data dalam survei preferensi politik masyarakat yang dilakukan sejak 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019,” ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya sebelumnya.(sam/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here