ASN dan Anggota DPRD Berani Minta THR, Laporkan ke KPK

METROTANGSEL.COM, Balai Kota Pemerintah Kota Tangerang Selatan melarang keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota DPRD meminta parcel lebaran kepada pengusaha maupun instansi lainnya.

Jika ada pihak menemukanya, bisa melaporkannya langsung ke KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ada di wilayah masing-masing.

Demikian salah satu isi edaran  Walikota Tangerang Selatan bernomor 356/1293/inspektorat terkait gratifikasi hari raya keagamaan yang didapat metrotangsel.com, Jumat (31/5/2019).

Edaran walikota tersebut menindaklanjuti surat Ketua KPK nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019, dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 003.02/3976/SJ tentang pencegahan gratifikasi hari raya keagamaan.

Tangsel Ditinggal Mudik, Jalanan Lengang

Beberapa bunyi edaran itu yakni, menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, bentuk pembelian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan atau tugasnya.

Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau sebutan lain.

Baik secara individu maupuj pengatasnamaan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan atau PNS/penyelenggara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Terkait edaran ini, juga dibenarkan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. “Iya benar. Itu surat edaran,” kata Bang Ben saat dikonfirmasi.(sam/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here