Kisruh PPDB, Pemerintah Daerah Dinilai Belum Siap Terapkan Zonasi

foto dok. egrafiscom

METROTANGSEL.COM, Serpong – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Banten akibat ketidaksiapan pemerintah daerah.

Demikian diungkapkan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Selasa, (18/6/2019). “Ini jelas terjadi karena pemerintah terlalu memaksakan zonasi, padahal kualitas sekolah belum merata. Akibatnya, tiap tahun PPDB selalu kisruh,” katanya.

Sebenarnya, kata Ubaid, sistem zonasi itu untuk pemerataan kualitas. Namun sayangnya, belum semua sekolah siap dengan sistem tersebut.

“Jadi ga ada lagi ini sekolah favorit ini bukan. Tapi kenyataannya sekolah kita masih banyak yang rendah kualitasnya. Akibatnya masyarakat masih saja ngantri di sekolah favorit, bukan di sekolah dekat rumah,” ujarnya.

Pantau PPDB SMAN 2 Tangsel, Wagub Banten Dengarkan Curhat Ortu

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan penerapan zonasi ini terkesan jalan sendiri di masing-masing daerah.

“Peraturannya pun beda-beda di tiap daerah soal penerapan zonasi ini. Itu juga membingungkan masyarakat dan bikin kisruh,” tegasnya.

Ia menilai sistem zonasi ini sangat tidak efektif karena tidak dibarengi dengan kebijakan soal peningkatan dan pemerataan mutu sekolah.

“Penerapan zonasi ini harus dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah. Untuk daerah yang sudah siap bisa diberlakukan. Untuk daerah belum siap ya ditunda dulu harus disiapkan dukungan segala kebutuhannya,” terangnya.

Dewan Bakal Panggil Direksi PT PITS, Bayu : Jangan Sampai Ada Salah Tafsir

Atau, sambung Ubaid bisa juga bertahap dalam implementasi persentase zonasi. Sekarang ini semua harus menerapkan zonasi 90%.

Ini juga bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya 50% dulu dan seterusnya. Ini juga diberlakukan berdasarkan kesiapan sekolah-sekolah di daerah.

Di samping itu, penting juga koordinasi dan sinergi antara kemendikbud, kemenag dan Kemendagri.

Ini hajatan bersama tapi tampaknya masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri. Akibatnya masyarakat yang bingung dan gaduh.

“Kebijakan zonasi ini juga harus diikuti dengan kebijakan lain terkait pemerataan mutu guru dan sekolah. Jika tidak, kisruh akan terus terulang,” tandasnya.(sam/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here