Bebas Kerja Hingga Ada Pelantikan, 50 Legislator Tak Terima Duit Dinas

METROTANGSEL.COM, Setu — Masa jabatan 50 anggota dewan periode 2014-2019 berakhir 5 Agustus lalu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) pelantikan mereka sebelumnya.

Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan sekretariat DPRD Tangsel Yudi Susanto mengatakan, kendati masa bakti habis, dewan periode sekarang tetap menjalankan fungsi seperti biasa hingga pelantikan dewan periode baru.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

“Hasil konsultasi kita dengan Mendagri dan Provinsi Banten, dewan yang terpilih maupun tidak terpilih masih diperbolehkan untuk bekerja sampai putusan MK keluar hingga pelantiak dewan baru agar tidak terjadi kekosongan. Hanya saja, terkait fasilitas keuangan tidak diberikan lagi,”katanya, kepada metrotangsel.com, Selasa (6/8).

Yudi menjelaskan, tugas dan kewewenangan anggota dewan masih tetap berjalan sampai proses rapat paripurna pengambilan sumpah anggota dewan terpilih.

Namun, sambung Yudi, hak mereka semisalkan perjalanan dinas, sudah tidak boleh menerima uang perjalanan dinas.

Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan sekretariat DPRD Tangsel Yudi Susanto

“Hasil intruksi dari Mendagri dan Provinsi Banten untuk kantong pribadi anggota dewan seperti uang perjalanan dinas sudah tidak boleh menerima. Tapi kalau rapat, paripurna secara etika masih kita siapkan lah. Cuman bukan anggaran khusus ya,” jelas Yudi lagi.

Masih menurut Yudi, proses pelantikan anggota dewan terpilih kemungkinan memakan waktu cukup lama. Kemungkinan proses pelantikan itu akan panjang.

Dalam aturan MK, putusan Pileg itu disampaikan ke KPU pada rentang waktu 6-14 Agustus, baru KPU menetapkan anggota dewan terpilih.

“Setelah itu, keputusan KPU untuk pelantikan diserahkan ke Gubernur. Kemudian surat keputusan Gubernur disampaikan ke Walikota,” tutupnya.

Sementara itu, terkait pembahasan APBD Perubahan 2019 nampaknya akan dikebut dewan sekarang ini, memanfaatkan masa tunggu hingga ada pelantikan dewan baru.

“Iya, kalau pembahasan APBD Perubaham masih memungkinkan. Kalau untuk ketok palu, sudah ada dewan baru,” tegas Yudi.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

“Hasil konsultasi kita dengan Mendagri dan Provinsi Banten, dewan yang terpilih maupun tidak terpilih masih diperbolehkan untuk bekerja sampai putusan MK keluar hingga pelantiak dewan baru agar tidak terjadi kekosongan. Hasa saja, terkait fasilitas keuangan tidak diberikan lagi,”katanya, kepada metrotangsel.com, Selasa (6/8).

Yudi menjelaskan, tugas dan kewewenangan anggota dewan masih tetap berjalan sampai proses rapat paripurna pengambilan sumpah anggota dewan terpilih.

Namun, sambung Yudi, hak mereka semisalkan perjalanan dinas, sudah tidak boleh menerima uang perjalanan dinas.

“Hasil intruksi dari Mendagri dan Provinsi Banten untuk kantong pribadi anggota dewan seperti uang perjalanan dinas sudah tidak boleh menerima. Tapi kalau rapat, paripurna secara etika masih kita siapkan lah. Cuman bukan anggaran khusus ya,” jelas Yudi lagi.

Masih menurut Yudi, proses pelantikan anggota dewan terpilih kemungkinan memakan waktu cukup lama. Kemungkinan proses pelantikan itu akan panjang.

Dalam aturan MK, putusan Pileg itu disampaikan ke KPU pada rentang waktu 6-14 Agustus, baru KPU menetapkan anggota dewan terpilih.

“Setelah itu, keputusan KPU untuk pelantikan diserahkan ke Gubernur. Kemudian surat keputusan Gubernur disampaikan ke Walikota,” tutupnya.

Sementara itu, terkait pembahasan APBD Perubahan 2019 nampaknya akan dikebut dewan sekarang ini, memanfaatkan masa tunggu hingga ada pelantikan dewan baru.

“Iya, kalau pembahasan APBD Perubaham masih memungkinkan. Kalau untuk ketok palu, sudah ada dewan baru,” tegas Yudi.(sam/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here