Bahas Pembangunan Proyek – Operasional Barang dan Angkutan, Tangsel Minta Masukan BPTJ

METROTANGSEL.COM, Ciputat – Pemkot Tangsel rencananya, Rabu (23/10), akan mengundang sejumlah pihak seperti Badan Pengelola Jalan Tol maupun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek membahas pembangunan proyek dan operasional barang dan angkutan di kota tersebut.

Untuk sementara, pengembang tidak dilibatkan dulu dalam rakor ini.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Purnama Wijaya, Pemkot Tangsel akan membahas dulu aturan atau Perwal yang akan diberlakukan dengan pihak-pihak ini sebelum diberlakukan. 

“Perwal sudah diusulkan ke wali kota melalui kabag hukum agar perwal itu ditinjau dan revisi. Bahkan drafnya sudah saya sampaikan. Cuman kabag hukum karena masih banyak tugas-tugas dan masih banyak kerjaan lain belum di bahas. Dan besok (Rabu) termasuk pembahasan,” kata Purnama ditemui di Puspem, Selasa (22/10).

Rakor ini, lanjut dia, bukan hanya menyangkut Dishub dan wali kota saja, ada juga keterlibatan pihak lain seperti Badan Pengelola Jalan Tol, BPTJ pusat hingga provinsi. 

“Dishub Provinsi, PU Provinsi mengenai trans jalan, PU Tangsel, Kapolres dan Kasat Lantas Polres Tangsel. Satpol PP berkaitan dengan pengamanan pembangunannya akan seperti apa,” jelasnya. 

Ditanya apakah akan mengundang pengembang? Purnama menegaskan belum akan melakukanya.

Rakor ini, jelas dia, masih kesepakatan tim dulu. Baru nanti kesepakatan kepada pengembang, setelah dirapatkan melalui tim itu. 

“Jadi harus ada kesepakatan dulu, kalau memang nanti ternyata tim gak kompak susah. Makannya kompakan dulu dan seperti apa tindakannya, baru ke pengembang apakah izinnya nanti dicabut atau sebelum izin keluar disepekati bahwa tidak boleh ada kegiatan,” ujarnya.

“Setelah izinnya, bagaimana kalau memang mau mengangkut atau meratakan tanah keluar dari lokasi proyek ke jaran raya. Seperti apa pembahasannya kita tentukan besok,” tambahnya.

Soal sanksi, Dishub tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menilang kendaraan berat yang melintas diluar jam yang sudah ditentukan.

Aturannya sudah jelas disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan umum. 

“Itu tidak ada sanksinya. Kalau kita buatkan sanksi, nanti bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan diatas. Walaupun sanksi hanya tilang dan denda,” tutupnya.(sam/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here