Gerindra Tolak R-APBD 2020 Gegara PT PITS

METROTANGSEL.COM, Setu – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), secara tegas menolak penetapan Rancangan APBD 2020 Kota Tangsel.

Salah satu alasanya, adanya pernyertaan modal yang diberikan kepada PT PITS, meski BUMD ini belum jelas kontribusi nyatanya.

Ketua Faraksi Gerindra DPRD Kota Tangsel Ahmad Syawqi mengatakan, bahwa satu dari lima alasan fraksinya adalah terkait penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangsel, yakni PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS).

Dikatakan Syawqi, dalam Raperda APBD Tangsel 2020, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 21 milyar lebih, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2014 tentang Penyertaaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangsel.

Akan tetapi, hal itu belum termasuk penyertaan modal berbentuk aset pasar, yang belum diundangkan.

“Ini menyalahi, karena bunyinya jelas, sebelum persetujuan antara pimpinan DPRD harus selesai dulu menjadi Perda tentang A, B, C. Kalau kita menyetujui ini, menjadi masalah buat lembaga ini, yang saya ingatkan dari kemarin. Tolong selesaikan dulu apa yang menjadi pembahasan-pembahasan,” kata Syawqi diruang Fraksi Gerindra, lantai 2 gedung DPRD Tangsel, kemarin.

Menurut Syawqi, pengesahaan terkait Raperda APBD 2020 jangan dipaksakan, dengan menabrak tahapan-tahapan sebelum pengesahan, agar kedepannya tidak menjadi sebuah temuan.

“Kalau sudah menjadi persetujuan Perda undangkan dong. Jangan ada kebutuhan masalah satu dan lain hal, terus paripurnanya dipaksakan, akhirnya menjadi temuan,” bebernya.

“Tujuannya adalah penyempurnaan dan perbaikan, kalau ada masalah jangan dipaksakan. Masa tahapan-tahapan yang sebelum tanggal 30 ditabrak, celaka dong lembaga ini,” ucapnya,” tambahnya.

Terpisah, Direktur PT PITS, Dudung E. Direja menyampaikan, bahwa memang penyertaan modal berbentuk pasar sedang dalam proses di DPRD Tangsel.

“Kalau yang pasar lagi diproses di DPRD. Pasar dengan modal itu berbeda, yang pertama nomor 1 tahun 2014, itu modal 87 Miliar, nah kalau Perda sekarang lagi digodok itu penyerahan pasar ke PT. PITS. Kita nunggu perda dong, kita nunggu perda,” jelasnya.

Selain itu, Dudung juga menyampaikan, bahwa penyertaan modal berbentuk pasar masuk dalam Perda sebelumnya yakni Perda nomor 1 tahun 2014, dengan merivisi pasal-pasal yang ada didalamnya.

“Perda baru tapi istilahnya itu melengkapi perda yang telah ada, kalau yang ada itu bentuknya rupiah yang nomor 1 tahun 2014. Kalau yang ini penyertaan pasar, tergantung Pemerintah nanti, karena perda nomor 1 nggak dicabut, hanya ini pelengkap perda nomor satu tadi,” ungkapnya.(sam/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here