Sepakat, APBD 2020 Kota Tangsel Rp3,9 T

METROTANGSEL.COM, Setu – Rapat Paripurna persetujuan bersama tentang Rancangan Anggaran Biaya Daerah (R-APBD) Tangsel tahun 2020 telah dilaksanan di Gedung DPRD Tangsel, Sabtu (30/11/2019).

Hasilnya, DPRD Tangsel dengan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel sepakat dan menyetujui R-APBD menjadi APBD tahun 2020.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tangsel Sukarya mengatakan DPRD Kota Tangsel sudah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pembangunan Kota Tangsel.

“Postur anggaran Rancangan APBD Tahun 2020 sudah mencerminkan kepentingan masyarakat. Dimana postur Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 28 persen dan Belanja Langsung sebesar 72 persen
dari Rp3,9 triliun. 72 persen untuk kepentingan masyarakat, sementara 28 persen untuk gaji pegawai atau operasional Pemkot Tangsel,” katanya.

Menurut Sukarya, mekanisme dan proses Pengesahan Rancangan APBD 2020 sudah benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Sukarya juga menegaskan bahwa Pengesahan R-APBD 2020 melalui Rapat Paripurna DPRD bukan tahapan final.

Karena Draft R-APBD 2020 akan kembali dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Selain itu, Sukarya menjelaskan, DPRD Kota Tangsel sudah melakukan konsultasi ke sejumlah lembaga pemerintah seperti Direktur Perencanaan Anggaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dan Tim Anggaran Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Banten.

Hal itu diisyaratkan agar proses pengesahan R-APBD 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apa yang menjadi Keputusan DPRD Kota Tangsel bukan keputusan pribadi melainkan keputusan bersama, kolektif kolegial yang mengutamakan keberlangsungan pembangunan Kota Tangsel,” ucapnya.

APBD merupakan instrumen untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangsel 2016-2021.

“Jika saja terjadi penundaaan pengesahanan APBD 2020, maka proses RPJMD Tangsel akan terganggu dan akan ada fase yang hilang dalam proses pembangunan tersebut dan tidak mungkin menggunakan APBD tahun sebelumnya,” (jun/asn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here