Bawaslu Akan Pelototi Anggaran Hibah Tiap OPD Tangsel

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep, saat Sosialisasi Netralitas ASN yang digagas Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol di Serpong, Rabu (12/2/2020).

METROTANGSEL.COM, Serpong – Dua pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), yakni, Wakil Walikota Benyamin Davnie dan Sekda Muhamad ingin mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada serentak 2020 yang berlangsung September mendatang.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tangsel, Wawang Kusdaya mengatakan, sebagai pribadi, bangsa Indonesia, khususnya ASN pun berhak memiliki hak pilih. Namun, tidak boleh terlibat dan harus profesional sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Sekitar seratus ASN dari perwakilan tiap OPD, tujuh kecamatan dan 54 kelurahan hadir. Selain menggelar sosialisasi, kami pun telah memberikan surat edaran kepada masing-masing OPD agar tetap netral. Tapi, jangan golput dan berilah hak pilih saat dibilik nanti,” ujarnya dalam Sosialisasi Netralitas ASN yang digagas Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga di Serpong, Rabu (12/2/2020).

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan, pihaknya akan melihat kewenangan program anggaran hibah untuk kepentingan paslon, terutama yang menyentuh masyarakat.

“Kita mau lihat dinas mana saja yang ada anggaran hibahnya, jangan sampai nanti ada persoalan. Kalau memang punya dukungan terhadap salah satu paslon jangan sampai bapak ibu menyebabkan mereka terkena masalah. Jangan sampai kejadian di Makassar terulang di Tangsel. Kalaupun ya dukungan pilihan silahkan saja, namun nanti saat di bilik suara,” jelasnya.

Ia juga mengimbau agar kenangan, seperti foto ataupun video yang dimiliki para ASN bersama paslon agar tidak diunggah. Karena bisa menimbulkan kecurigaan.

“Jadi intinya, ASN boleh hadir dalam kampanye, tapi hanya sebatas duduk diam saja ya,” paparnya.

Kasubsi Ideologi Politik Kejari Tangsel, Samiaji Nur memaparkan, masih banyak ASN di Tangsel yang belum memahami azas netralitas yang tertuang dalam dasar hukum.

“Seperti ASN netral dan bebas dari intervensi politik yang tertuang dalam pembukaan UUD. Kedudukan ASN yakni, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan manapun,” tambahnya.(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here