Ini PP 13/2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

METROTANGSEL.COM, Jakarta – Dengan pertimbangan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Atas pertimbangan tersebut pada 20 Februari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Menurut PP ini, Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya  dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif rnaupun khusus.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak,” bunyi Pasal 3 PP ini.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan paling sedikit melalui: a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan d. penyediaan kurikulum.

Penyediaan Akomodasi yang Layak, menurut PP ini, meliputi: a. penyedia Akomodasi yang Layak; b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak; c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, menurut pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas. Pemerintah Daerah (pemda), menurut PP ini, wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sedangkan, Menteri memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang menj adi kewenangannya.

Berikut tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176054/PP_Nomor_13_Tahun_2020.pdf.(sam)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here