Jokowi Teken PP dan Keppres Perihal Penanganan Covid-19, Polri Berhak Tindak Pelanggar PSBB

Presiden Jokowi saat memimpin Ratas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/3/202). Foto: Humas/Setkab/Ibrahim

METROTANGSEL.COM, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan Virus Korona (Covid-19) sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

”Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB,” jelas Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang disampaikan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Sesuai Undang-Undang, lanjut Presiden, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah.

”Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut,” kata Presiden.

Dengan terbitnya PP ini, menurut Presiden, semuanya jelas yakni para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi.”Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres tersebut.

Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai Undang-Undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” imbuh Presiden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here