Keras…Langgar Larangan Presiden Duterte, Pria 63 Tahun Ditembak Mati di Filipina

Salah seorang warga menyemprotkan disinfektan ke sebuah mobil di Filipina. Foto/Anadolu Agency

METROTANGSEL.COM, Filipina – Aparat kepolisian Filipina benar-benar menjalankan instruksi Presiden Rodrigue Duterte perihal ancaman tembak mati bagi siapapun yang melanggar kebijakan lockdown negara tersebut.

Kemarin, seorang pria berusia 63 tahun ditembak mati karena nekad menolak aturan pembatasan untuk menghentikan coronavirus. Dia ditembak mati setelah mengancam para pejabat desa dan polisi dengan sabit di pos pemeriksaan coronavirus. Tersangka ditembak mati oleh seorang polisi yang berusaha menenangkannya

“Namun pria nahas itu, diyakini mabuk ketika ia mengancam para pejabat desa dan polisi yang menjaga pos pemeriksaan di kota Nasipit di provinsi selatan Agusan del Norte,” kata sebuah laporan polisi setempat mengutip Aljazeera.

“Tersangka itu diperingatkan oleh petugas kesehatan desa, karena tidak mengenakan masker. Tapi tersangka marah, mengucapkan kata-kata memprovokasi dan akhirnya menyerang personil menggunakan sabit,” jelas laporan tersebut menambahkan.

Insiden ini adalah kasus pertama yang dilaporkan, dimana polisi menembak warga sipil karena menolak mengikuti pembatasan untuk mengekang penyebaran coronavirus baru.

Peringatan Duterte

Presiden Rodrigo Duterte jauh-jauh hari sebelumnya dan telah berulang kali memperingatkan warganya, bahwa ia akan memerintahkan polisi dan militer untuk menembak siapa saja yang membuat masalah.

“Ikuti pemerintah saat ini karena sangat penting bagi kami untuk menyampaikan pesan ini,” katanya dalam pidato nasional yang disiarkan televisi setempat sebelumnya.

“Dan jangan membahayakan pekerja kesehatan, para dokter … karena itu adalah kejahatan serius. Perintah saya kepada polisi dan militer, jika ada yang membuat masalah, dan hidup mereka dalam bahaya: tembak mereka mati,” perintahnya saat itu.

Mengabaikan Kebebasan Warga

Sementara itu, Amnesty International menyesalkan fakta bahwa para pemimpin kuat di seluruh dunia seperti Duterte telah menggunakan pandemi COVID-19 untuk lebih jauh melumpuhkan kritik dan perbedaan pendapat.

“Ini adalah krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Presiden Duterte fokus pada menyerang kebebasan berbicara dan berkumpul,” kata Butch Olano, direktur Amnesty International di Filipina.

“Dia meremehkan permintaan negara untuk layanan yang lebih baik ketika prioritasnya adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan dan bantuan vital bagi semua orang tanpa diskriminasi,” tambahnya.

Pemerintah Filipinan sendiri sudah mulai mendistribusikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan pekerja yang terkena dampak penguncian di bawah paket perbaikan ekonomi senilai 200 miliar peso ($ 4 miliar).

Namun tetap saja ada keluhan terus-menerus tentang keterlambatan pengiriman bantuan, terutama paket makanan. Pada Rabu lalu, keributan terjadi di pinggiran Manila ketika sekelompok penduduk daerah kumuh berkumpul di luar rumah mereka setelah mendengar desas-desus bahwa sumbangan akan didistribusikan.

Petugas keamanan desa dan polisi mendesak warga untuk kembali ke rumah mereka, tetapi mereka menolak. Dua puluh satu warga ditangkap dan berbagai tuntutan pidana telah diajukan terhadap mereka.(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here