Deklarasi Muhamad-Saras Diwarnai Pengusiran Staf Bawaslu, Analis: Menghalangi Petugas Pemilu Bisa Dipina

Adib Miftahul
Adib Miftahul

METROTANGSEL.COM, Serpong – Insiden pengusiran staf Bawaslu saat bertugas mengawasi deklarasi dukungan partai politik ke salah satu pasangan bakal Calon walikota-Wakil Walikota Tangsel, Selasa (18/8/2020] dianggap sangat memalukan sekaligus memprihatinkan.

Akademisi Universitas Islami Syech Yusuf (UNIS) Tangerang yang juga pengamat kebijakan publik dan politik, Adib Miftahul mengatakan, sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi, karena Bawaslu adalah lembaga resmi yang di tunjuk pemerintah sebagai wasit dalam gelaran pesta demokrasi.

“Masa iya wasit yang diusir oleh pemain, kalau sampai peristiwa tersebut terjadi, karena saya baru membaca dari media online terkait peristiwa ini, maka ini adalah bentuk intimidasi terhadap lembaga Bawaslu, sangat disesalkan”, terangnya, Selasa (18/08/2020).

Menurut Adib, dugaan pengusiran dua staf Bawaslu Tangsel saat deklarasi salah satu pasangan bakal calon walikota dan wakilnya tersebut, sangat memperihatinkan.

“Yang pasti ini akan memberikan dampak elektoral bagi pasangan tersebut dan merugikan. Publik Tangsel akan melihat berita di media massa bahwa timses bisa arogan,” paparnya.

Ditengah rangkaian kontestasi Pilwalkot, diakui Adib, seharusnya para timses bisa menjadi penyambung lidah atau pedagang handal untuk bisa mendatangkan produk jualannya ditengah masyarakat supaya bisa dibeli atau memperoleh elektoral dari rakyat Tangsel.

Sedangkan terkait dugaan adanya intimidasi dan pengusiran kepada petugas Bawaslu, merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, karena Bawaslu merupakan petugas atau bagian dari penyelenggara Pemilu.

“Sesuai undang-undang Pilkada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 198A tentang Pilkada bahwa menghalangi petugas pemilu bisa dipidana. Maka Bawaslu Tangsel harus tegas bergerak melakukan penyelidikan”, tegasnya.

Sebagai lembaga resmi pemerintah, Bawaslu diakui Adib tidak bisa melihat ini sebagai hal biasa, namun harus serius dan melanjutkannya ke ranah hukum.

“Harus diusut tuntas, agar mereka petugas yang dilindungi oleh regulasi UU bisa bekerja maksimal serta menjadi pesan penting, bahwa berdemokrasi harus mengedepankan cara elegan dan fairness. Proses jalan demokrasi itu harus bermartabat”, terangnya.

Sebelumnya, dugaan aksi pengusiran petugas Bawaslu terjadi pada acara deklarasi pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Muhamad-Saras di Kampoeng Anggrek, Kecamatan Serpong, Selasa (18/8/2020). Dua petugas Bawaslu Tangsel yang hadir mengenakan seragam, tanda pengenal, dan masker berlogo Bawaslu diminta keluar paksa dari ruangan deklarasi.

Fadel Galih, staf pengawas dari Bawaslu menyatakan dirinya hadir di acara deklarasi itu menjalankan perintah pimpinannya untuk memantau jalannya deklarasi. Dalam melaksanakan pengawasan, Fadel pun dibekali surat tugas resmi dari atasannya. “Mereka bilangnya takut saya laporin yang enggak-enggak lagi,” ujar Fadel.

Terpisah saat dikonfirmasi terkait aksi pengusiran ini, Sekretaris DPC Gerindra Kota Tangsel, Yudi Setyo Wibowo membantah kalau peristiwa itu dilakukan panitia penyelenggara. Alasannya, dari seragam yang dikenakan menunjukkan bukan panitia. “Yang mana? Tim Gerindra mah seragam putih semua,” jelasnya. (rky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here