Masihkah PERS Dibutuhkan?

OPINI – Di era digital sekarang ini, masyarakat (yang dikenal dengan sebutan Netizen)

begitu mudahnya mendapatkan berita atau informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi Indonesia atau bahkan di dunia.

Dalam hitungan detik, kita dengan mudah mendapatkan tayangan video peristiwa “up to date”

berdurasi pendek maupun panjang yang diposting netizen di media sosial (medsos), seperti youtube, facebook, instagram, twitter dan sejenisnya.

Postingannya mulai dari peristiwa lucu, sedih, aktivitas, bencana alam, tentang keagamaan, kemanusiaan, motivasi,

aksi kejahatan dan tidak ketinggalan juga berita bohong/hoax.

Bahkan semudah dan secepat itu pula ( tanpa menguji kebenaran informasinya), netizen meneruskan (forward) postingan tersebut ke medsos

atau WhatApp group, sebuah aplikasi pesan instan paling populer saat ini setelah era blackberry messenger

Selain itu, muncul juga istilah lain dari netizen ini, yaitu Netizen Journalism (Jurnalis Warga Internet).

Dalam sebuah artikel Imam Budianto disebutkan bahwa Netizen Journalism adalah netizen yang memiliki aktivitas menulis berita aktual dan menyebarkannya melalui – blog, media sosial, dan sejenisnya.

Namun, menurutnya saat ini Netizen Journalism baru sebatas

“share and comments” terhadap postingan berita yang sudah ada, misalnya koreksi, kritik, pujian dan merekomendasikannya.

Netizen Journalism ini juga bisa berperan sebagai

“Watchdog Journalism” ; mengawasi dan mengkritisi apa saja.

Termasuk mengkritisi berita yang dibuat oleh para wartawan profesional.

Lalu, dimana sekarang peran Pers?

Peranan pers tak bisa diambil alih oleh medsos.

Selama publik membutuhkan informasi yang benar (berdasarkan fakta dan data), pers tetap dibutuhkan.

Yang berubah bukan fungsi dan peran pers, melainkan platform. Era media cetak beralih ke era digital.(Tajuk : Suara Pembaharuan)

Di dalam UU Pers 40/1999,  pers tetap memiliki peran yang sangat penting. Dan bahkan semakin diperlukan.

Pers mampu menangkal berita bohong /hoax yang dengan cepat menyebar dalam hitungan detik ke seluruh lapisan masyarakat dan semakin masif.

Bahkan banyak netizen mulai sulit membedakan mana berita bohong/hoax dengan berita yang didukung fakta.

Di sinilah pentingnya kehadiran pers. Pers harus dipercaya menjadi rujukan masyarakat atas kebenaran sebuah berita yang disampaikan.

Karena tanpa ada berita yang benar sebagai rujukan, publik akan mudah terperangkap ke dalam informasi yang salah. 

Lalu pertanyaan menggelitik muncul, apakah saat ini pers memang pantas menjadi rujukan masyarakat untuk kebenaran sebuah berita?

Tentu menjawab pertanyaan ini tidak semudah membuat naskah atau narasi berita. Perlu bukti !

Untuk memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, insan pers/wartawan harus lebih dulu menunjukan kualitas dirinya.

Dan memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman tugas

dalam menjaga kepercayaan publik untuk menyampaikan kebenaran informasi.

Dalam menjalankan profesinya, Wartawan wajib mentaati sebelas poin penting untuk mewujudkan pers berkualitas.

Seperti yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik: Kesebelas poin itu antara lain;

Kesatu, wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Kedua, wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Ketiga, wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,

tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Kelima, wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, 

dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Keenam, wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Ketujuh, wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Kedelapan, wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,

ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Kesembilan, wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Kesepuluh, wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Kesebelas, wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Selamat Hari Pers Nasional 2021 

 

Andre Sumanegara

*Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)    

*Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tangsel                

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here